AMHTN-SI Nilai Putusan MK Soal Kampanye di Dunia Pendidikan Masih Perlu Dijuducial Review Kembali

 

Ditulis oleh Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia (AMHTN-SI)

AMHTN-SI Nilai Putusan MK Soal Kampanye di Dunia Pendidikan Masih Perlu Dijuducial Review Kembali


Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara (AMHTN-SI) menilai tindakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus menantang Capres berdebat buntut putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 terlalu terburu-buru dan ambisius. Tindakan tersebut hanya dinilai sebagai bentuk kemunduran mahasiswa dalam mengkritisi politik kekinian.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum AMHTNSI, Syech Sultan Al-Habsyi, pasca diskusi yang digelar AMHTNSI bersama sejumlah komunitas dan organisasi mahasiswa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/08/2023)

Hadir sebagai pemateri Viktor Santoso Tandiasa, Founder Advokat Konstitusi Narasumber Fitrah Bukhari, Ketua DPN Permahi Saiful Salim, dan Mohamad Haikal Febrian Syah selaku Ketua BEM KEMA Universitas Padjadjaran.


"Kita melihat para teman-teman BEM ini terlalu bereforia dan terburu-buru menyikapi putusan MK. Padahal ada sejumlah hal yang masih perlu dikritisi dari putusan ini," kata Sultan.

Sultan menyebut dua hal yang perlu dikawal mahasiswa terkait putusan ini.

Pertama, bahwa putusan MK soal kebolehan kampanye di dunia pendidikan masih berupa ketentuan umum-formal yang tidak bisa langsung dieksekusi. Putusan ini masih memerlukan pengaturan turunan terkait teknis pelaksanaan.


Menurut Sultan, putusan ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan, misalnya terkait kualifikasi jenjang pendidikan sebagai tempat kampanye? Siapa pihak yang berwenang untuk meminta izin kepada pihak penanggungjawab di lingkungan kampus? Hingga bagaimana konsep pelaksanaan kampanye di lapangan, apakah berupa debat terbuka atau kuliah umum saja?

"Meskipun putusan MK bersifat final and binding, tapi putusan ini tidak ujuk-ujuk langsung dapat di eksekusi. Masih perlu pengaturan turunan melalui PKPU agar kedatangan Capres tidak hanya gimik politik semata," papar Sultan.

Kedua, kampanye di dunia pendidikan (kampus) menyisakan problema bagi warga kampus. Selain adanya kekhawatiran polarisasi yang terjadi di lingkungan kampus, mendatangkan capres ke kampus juga dapat menjadi momemtum politisasi pihak tertentu. Banyak warga kampus, termasuk dosen dam pimpinan kampus, sudah terafiliasi dengan sejumlah parpol.

Kalo mahasiswa memiliki iktikad baik membentuk demokrasi yang baik dengan politik gagasan dari para capres, Sultan menilai perdebatan itu lebih baik digelar di luar kampus di mana penggerak dan objeknya adalah mahasiswa itu sendiri.

Karena alasan itu, Sultan menyayangkan sikap sejumlah BEM yang terlalu terburu-buru. Seharusnya mahasiswa bisa melakukan judicial review kembali adanya pasal baru yang telah membolehkan adanya kampanye di dunia pendidikan.

AMHTN-SI, kata Sultan, dalam waktu dekat juga telah mempersiapkan sejumlah hal untuk melakukan melakukan judicial review kembali. "Iya kita akan JR kembali ke MK terkait pasal baru ini," katanya.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pendapatan dan Pengeluaran Negara

Pendapatan Negara Pengertian Pendapatan Negara Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunam negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dalam hal ini pendapatan negara berasal dari pajak maupun non pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang lansung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai adminis
Baca selengkapnya

Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa

                                                    Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa       Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32  tahun 2004, bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya  sesuai  dengan  kondisi  dan  sosial  budaya  setempat,  maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.       Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Tentang Desa No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarka
Baca selengkapnya

Landasan Hukum Pelaksanaan Pemerintah Daerah

Gambar
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH Di tulis oleh Haslindasari 1. Udang-undang No. 18 tahun 1965 a. Sejarah perkembangan perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 ke Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dilatar belakangi karena perkembangan ketatanegaraan setelah Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakukanya kembali Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disusun untuk malaksanakan Pasal 18 UUD 1945 dengan berpedoman kepada Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara yang dipidatokan Presiden padatanggal 17 Agustus 1959 dan telah diperkuat oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara(MPRS) Nomor 1/MPRS/1960 bersama dengan segala pedoman pelaksanaannya. Sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor: II/MPRS/1960 dan Keputusan Presiden Nomor: 514 tahun 1961,maka undang-undang ini mencakup segala pokok-pokok (unsur-unsur) yang progresi
Baca selengkapnya